Kejagung Lakukan Penyidikan Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Senilai Rp9,9 Triliun Nadiem Makarim

POSTINGNEWS.ID - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim sedang diselidiki oleh Kejagung (Kejaksaan Agung) akibat dugaan korupsi pengadaan laptop dengan sistem operasi Chromebook pada tahun 2019-2022. 

Nominal korupsi tersebut menyentuh angka fantastis, yakni Rp 9,9 Triliun. Dimana angka itu mengandung dana alokasi khusus (DAK) yaitu Rp 6,3 Triliun yang seharusnya dipergunakan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di berbagai daerah. 

Namun, dalam proses pengadaannya, muncul berbagai kejanggalan yang memicu penyelidikan lebih lanjut dari pihak berwenang.

Oleh karena itu, Kejagung mengambil peluang memanggil Nadiem untuk dilakukan penyidikan. 

Kasus korupsi tersebut dinilai hasil pengadaan Chromebook pada tahun 2019-2022. Berdasarkan hasil uji coba terhadap 1.000 unit laptop yang menunjukkan bahwa perangkat tersebut belum optimal untuk kondisi infrastruktur internet di Indonesia yang pada saat itu belum merata dan memadai.

Namun, Nadiem tetap memutuskan untuk membeli laptop tersebut dengan dalih untuk kebutuhan pendidikan.

Harli Siregar, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, menyampaikan bahwa dalam kasus ini, penyidik menemukan dugaan adanya persekongkolan jahat yang dilakukan melalui instruksi khusus kepada tim teknis untuk menyusun kajian terkait pengadaan perangkat TIK berupa laptop dengan alasan mendukung teknologi di bidang pendidikan.

 “Kami kira kalau terkait pihak-pihak mana yang akan diperiksa dalam perkara ini, saya kira itu tergantung dari kebutuhan penyidik untuk membuat terang tindak pidana ini,”ujarnya di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa, 27 Mei 2025.

Harli menegaskan bahwa siapapun yang membuat terang kasus pidana ini bisa dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan. 

Saat ini, penyidik terus mengumpulkan barang bukti dan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi yang dianggap memiliki keterkaitan dengan proyek pengadaan ini. 

Langkah-langkah penyidikan dilakukan guna memastikan seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Kasus ini menjadi perhatian publik luas karena menyangkut anggaran pendidikan yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi siswa di seluruh Indonesia. 

Masyarakat kini menanti transparansi dan integritas dari penegak hukum dalam menuntaskan perkara besar ini.