Dari sisi Gerindra, segera setelah pengumuman amnesti, Sufmi Dasco Ahmad bertemu Megawati beserta Puan Maharani dan Prananda Prabowo.
Dasco mengunggah foto pertemuan tersebut dengan caption bernada persatuan, menulis “Merajut tali kebangsaan dan persaudaraan” sebagai isyarat bahwa silaturahmi politik antar kedua pihak kini terjalin erat demi keutuhan bangsa.
Rangkaian langkah dan isyarat politik ini mengonfirmasi terjadinya rekonsiliasi diam-diam antara Prabowo dan Megawati pascapemilu, meski tanpa deklarasi formal, tetapi nyata terasa melalui kebijakan dan gestur yang saling menguntungkan.
Arah Masa Depan PDIP di Bawah Prabowo
Pertanyaannya kini, ke mana arah PDIP di bawah pemerintahan Prabowo? Apakah banteng moncong putih akan tetap menjadi oposisi atau memilih melunak mendukung pemerintah?
Sejak awal masa jabatan Prabowo (akhir 2024), PDIP sebenarnya sudah memberi sinyal tidak akan menjadi oposisi keras. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menegaskan partainya tidak mengambil sikap oposisi terhadap pemerintah Prabowo.
Menurut Basarah, meski PDIP berada di luar kabinet, partai ini akan bekerja sama dan mendukung pemerintahan Prabowo demi terciptanya pemerintahan presidensial yang efektif dan stabil.
Ia beralasan, dalam sistem presidensial Indonesia tidak dikenal konsep oposisi parlementer yang kaku, serta mengutip hubungan pribadi yang baik antara Megawati dan Prabowo sebagai jembatan kerjasama kedua belah pihak.
BACA JUGA:3 Karakter Villain Terkuat di Anime Uzumaki Naruto, Kamu Suka yang Mana?
Faktanya, dukungan PDIP terhadap pemerintah Prabowo semakin nyata setelah kebijakan amnesti Hasto. Hanya beberapa jam usai Hasto diumumkan masuk daftar penerima amnesti, Megawati langsung menginstruksikan seluruh kader PDIP untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto.
Instruksi itu disampaikan Megawati dalam forum pembekalan anggota legislatif PDIP di Bali, dengan penekanan agar kader membantu suksesnya langkah-langkah positif pemerintah dalam mengatasi tantangan fiskal dan ekonomi bangsa.
Megawati ingin PDIP tetap solid dan “satu frekuensi” dengan agenda pemerintah dalam menjaga kepentingan rakyat. Sembari mendukung, PDIP juga bertekad memberikan gagasan konstruktif dan memastikan pemerintah berjalan “pada rel yang seharusnya”, artinya berperan sebagai mitra kritis daripada oposisi antagonis.
Secara formal, hingga pertengahan 2025 PDIP memang belum bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo. Namun posisinya kian melunak menjadi semacam penyangga pemerintah dari luar.
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani sempat menyatakan PDIP terbuka jika Prabowo ingin merajut kerjasama demi memperkuat pemerintahan, meskipun posisinya tetap di luar kabinet.
Pernyataan ini mencerminkan skenario buddy system di mana PDIP mendukung agenda pemerintah di legislatif tanpa harus resmi berkoalisi. Alhasil, peta politik Indonesia pasca 2024 nyaris tanpa oposisi utama: partai pemenang pemilu yang tadinya digadang menjadi oposisi pun memilih jalur moderat.