Tanggapi Klaim BPS Soal Angka Kemiskinan Berkurang, Guru Besar IPB: Angka Rp 600 Ribu Per Kapita Per Bulan Terlalu Rendah!

Di tengah derasnya gelombang PHK, melemahnya daya beli, hingga harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik, publik pun mulai bertanya-tanya: benarkah kondisi masyarakat Indonesia makin sejahtera?--
POSTINGNEWS.ID --- Klaim Badan Pusat Statistik (BPS) soal turunnya angka kemiskinan di Indonesia rupanya tak membuat semua pihak mengangguk setuju.
Di tengah derasnya gelombang PHK, melemahnya daya beli, hingga harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik, publik pun mulai bertanya-tanya: benarkah kondisi masyarakat Indonesia makin sejahtera?
Salah satu yang angkat bicara adalah Prof Ali Khomsan, Guru Besar Fakultas Ekologi Manusia (Fema) IPB University.
Ia menilai bahwa angka kemiskinan versi BPS belum mencerminkan realitas yang dihadapi masyarakat di lapangan beserta kondisi real.
“Gelombang PHK di berbagai sektor menunjukkan bahwa kondisi ekonomi rumah tangga saat ini tengah berada dalam tekanan serius, terutama di wilayah perkotaan,” tegas Prof Ali dalam keterangan tertulis yang dirilis IPB University pada 1 Agustus 2025.
BACA JUGA:Beda Jauh Data Kemiskinan Versi Bank Dunia dan BPS, Ahli Tawarkan Solusi Rekayasa Sosial
Menurut Prof Ali, akar persoalannya terletak pada standar garis kemiskinan yang digunakan pemerintah.
Saat ini, BPS menetapkan garis kemiskinan nasional sekitar Rp600 ribu per kapita per bulan
Namun, angka ini dinilai terlalu rendah jika dibandingkan dengan standar internasional.
Sebagai perbandingan, Bank Dunia memakai ukuran dua dolar AS per hari untuk menentukan siapa yang tergolong miskin.
Bahkan, bagi negara-negara berstatus kelas menengah seperti Indonesia, standar tersebut bisa mencapai delapan dolar AS per hari.
“Kalau memakai patokan Bank Dunia, maka jumlah penduduk miskin di Indonesia bisa jauh lebih banyak dari yang dilaporkan BPS. Ini jelas berbeda dari klaim resmi,” kata Prof Ali.
BACA JUGA:Bukan Asal Klaim! Prabowo Sebut Angka Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia Menurun
Tak hanya itu, ia juga menyoroti kondisi ketenagakerjaan di daerah perkotaan, di mana sebagian pekerja masih menerima gaji di bawah upah minimum regional (UMR).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News