Wew! Pemerintah Suriah Atur Pakaian Renang Cewek

Wew! Pemerintah Suriah Atur Pakaian Renang Cewek

Pakaian renang wanita-Freepik-freestockcenter

POSTINGNEWS.ID - Pemerintah sementara Suriah yang dipimpin oleh kelompok Islamis memberlakukan aturan baru yang mengatur cara berpakaian perempuan di pantai dan kolam renang umum.

Dalam peraturan yang diumumkan Kementerian Pariwisata Suriah, perempuan diwajibkan mengenakan burkini, pakaian renang yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah, tangan dan kaki atau pakaian sopan lainnya.

Seperti dilansir dari saluran berita pemerintah Al-Ikhbariyah al-Suriyah, kebijakan ini bertujuan “untuk meningkatkan standar keselamatan publik dan menjaga kesopanan publik".

BACA JUGA:Daftar Promo Alfamidi Hari Ini, Kamu Cari Popok Bayi?

Tapi, kebijakan ini dilonggarkan untuk tempat-tempat tertentu seperti pantai pribadi, klub, kolam renang tertutup, serta hotel berbintang lima ke atas, dikecualikan dari aturan ini.

Namun untuk area publik, seluruh pengunjung diharuskan berpakaian sopan. Perempuan harus mengenakan pakaian longgar di atas pakaian renang saat berpindah tempat, sedangkan laki-laki diwajibkan memakai kaus saat tidak berenang dan tidak boleh bertelanjang dada di luar area air.

Peraturan ini juga mengimbau penggunaan pakaian yang menutupi bahu dan lutut, serta melarang busana transparan atau ketat.

Belum ada penjelasan mengenai sanksi bagi pelanggarnya, namun pemerintah akan menugaskan petugas dan penjaga pantai untuk mengawasi penerapan aturan ini.

Pasti, tidak semua orang sependapat mendukung kekangan ini.

“Terutama karena kami tidak terbiasa dengan undang-undang seperti itu. Kami tidak punya masalah dengan burkini itu sendiri, tapi masalahnya adalah konsep bahwa pemerintah mengendalikannya,” ujar Rita, warga Damaskus.

BACA JUGA:7 Ciri Kulit Alergi Deterjen dan Cara Mengatasinya

Aturan ini muncul setelah Ahmed al-Sharaa menggulingkan rezim Bashar al-Assad pada akhir 2024 dan menjadi presiden sementara.

Ia sebelumnya berjanji akan memerintah secara inklusif dan menjamin hak-hak perempuan dalam konstitusi transisi yang diteken pada Maret 2025 lalu itu.

Temukan konten postingnews.id menarik lainnya di Google News

Tag
Share
Berita Lainnya