POSTINGNEWS.ID –--- Menjelang perayaan 80 tahun kemerdekaan, Presiden Prabowo sudah menyiapkan simbol persatuan lewat logo “80” berbentuk infinity—lingkaran tak berujung yang katanya melambangkan persatuan abadi. Tapi di luar sana, justru selembar kain hitam bergambar tengkorak bertopi jerami yang bikin panas telinga pemerintah.
Bendera “Bajak Laut Topi Jerami” ala Monkey D Luffy dari One Piece bukan cuma berkibar di rumah dan mobil, tapi juga mendadak jadi trending di linimasa.
Alasannya? Fans berat Luffy—yang menyebut diri mereka Nakama—menganggap bendera itu bukan sekadar simbol anime, tapi representasi kebebasan, anti-penindasan, dan perlawanan terhadap sistem yang korup.
Masalahnya, tafsir pejabat negara soal fenomena ini tidak satu suara. Ada yang langsung nyolot, ada yang santai, bahkan ada yang ikut bergaya bak kru Topi Jerami.
BACA JUGA:Retret Pengusaha ala Pasukan Loreng: Dari Hambalang ke Akmil, Dari Cuan ke Nasionalisme
BACA JUGA:Tampil Apik dan Konsisten, PSG Malah Ingin Gantikan Donnarumma denga Kiper ini?
Nada tegas datang pertama dari Menko Polhukam Budi Gunawan. Ia mengingatkan konsekuensi pidana jika bendera Merah Putih “dilecehkan”, sambil mengutip Pasal 24 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009—meski kalau dibaca, pasal itu sebenarnya tidak punya ayat, hanya poin a sampai e. Intinya, kata Budi, pemerintah akan bertindak tegas jika ada unsur provokasi.
Senada, Menteri HAM Natalius Pigai ikut menggolongkan pengibaran bendera One Piece sebagai pelanggaran hukum yang bahkan bisa dikategorikan makar.
Tapi sehari kemudian, nada resmi Istana justru terdengar adem. Mensesneg Prasetyo Hadi bilang Presiden Prabowo tidak mempermasalahkan selama tidak dibenturkan dengan Merah Putih.
“Kalau sebagai bentuk ekspresi, it’s okay, enggak ada masalah,” ujarnya beberapa waktu lalu. Pernyataan ini menegaskan pemerintah tak ada rencana razia bendera bajak laut.
BACA JUGA:Merinding! Parade 5 Film Zombie Paling Seru, Dijamin 'Tegang' dari Awal Sampai Akhir
Wakil Mendagri Bima Arya dan Wamenaker Immanuel Ebenezer malah terang-terangan membela. Bima menyebutnya bagian dari kebebasan berekspresi. Ebenezer bahkan pakai kaos One Piece dan bilang menstigma pengibar bendera itu hanya akan memperlebar jarak rakyat dengan negara.
Sayangnya, di lapangan, aparat daerah sudah keburu reaktif menurunkan bendera. Padahal, kata Guru Besar Komunikasi Politik UIN Jakarta Gun Gun Heryanto, perbedaan sikap pejabat ini adalah cermin masalah komunikasi publik pemerintah. “Fenomena ini biasa saja. Justru menjadi punya ruang publisitas karena dikomentari secara berlebihan,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu, 9 Agustus 2025.
Gun Gun mengingatkan, isu seperti ini harusnya direspons lewat narasi tunggal, bukan komentar parsial yang saling bertabrakan. Kalau tidak, yang terjadi adalah “paradoks komunikasi” yang bikin citra pemerintah berantakan.