TePI Ungkap MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah Jadi Langkah Penting, Tapi,..

2. Potensi Apatisme Politik

Pemilih akan lebih sering ke TPS. Jika tidak dibarengi dengan edukasi politik yang kuat, frekuensi tinggi ini bisa menimbulkan kejenuhan dan penurunan partisipasi masyarakat.

3. Politisi 'Lompat Panggung'

Jadwal pemilu yang berbeda memberi celah bagi politisi yang gagal di satu kontestasi untuk segera maju di pemilu berikutnya. Pola ini mendorong oportunisme politik dan menciptakan dinamika elektoral yang tidak sehat.

BACA JUGA:Buktikan Khasiat Jahe Emprit, Si Kecil Hot yang Kaya Manfaat Kesehatan

Kesiapan adalah Kunci

Jeirry menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan model baru ini sepenuhnya bergantung pada kesiapan regulasi, desain kelembagaan, serta keterlibatan publik yang aktif. Ia mengingatkan bahwa revisi UU Pemilu yang sedang bergulir di DPR harus segera menyesuaikan dengan putusan MK agar tidak menimbulkan kekosongan hukum atau konflik teknis.

“Putusan MK ini bersifat final dan mengikat. Mau tidak mau, kita harus melaksanakannya. Tapi pelaksanaannya harus cermat. Tanpa persiapan matang, risiko kekacauan bisa lebih besar dari manfaat yang ingin diraih,” ujarnya.

Demokrasi Berkualitas Perlu Komitmen Bersama

Mengakhiri pernyataannya, Jeirry menegaskan bahwa demokrasi bukan hanya soal hari pencoblosan, tetapi menyangkut keseluruhan proses yang harus dijalankan secara jujur, adil, efisien, dan mengutamakan kepentingan rakyat.

“Ini saatnya semua pihak—pemerintah, DPR, penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat sipil—bergerak cepat dan bijak. Jika dikelola dengan benar, pemisahan ini bisa menjadi titik balik menuju demokrasi yang lebih sehat dan bermartabat,” tutup Jeirry.